Profil

Christiany E. Paruntu, SE lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 25 September 1967. Dia merupakan anak dari mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Tarutu dan politikus Jenny Y. Tumbuan. Tetty menyelesaikan pendidikan di SD Budi Mulia Bogor, SMP Budi Mulia Bogor, Harry Carlton Comprehensive School, Suthon Bomington – Notingham, Inggris. Setelah itu dia melanjutkan di Pitman College pada jurusan Manajemen Bisnis. Di samping itu, Tetty Paruntu juga tercatat pernah menempuh pendidikan formal pada West London College, mengambil jurusan Sistem Informasi Managemen. Pada 1990, Tetty Paruntu, bersama keluarganya, kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan formal di Institut Pengembangan Sumber Daya Manusia Mayagita – LPI.

Dia berkecimpung dalam tiga bidang karier sekaligus yaitu pengusaha, politisi dan pekerja sosial. Pada saat yang hampir bersamaan, karier politiknya dimulai dengan bergabung dengan Partai Golongan Karya. Sejak berkiprah dalam partai, Tetty Paruntu menjabat sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar dan merangkap Wakil Bendahara I Partai Golkar Sulawesi Utara. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, kiprah Tetty Paruntu tercatat aktif dalam beberapa organisasi masyarakat antara lain Eugenia Ministry, Lions Club Jakarta, KNPI Jakarta Selatan.

Sejarah

Sejarah Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan.

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

• Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
• Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
• Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
• Organisasi Profesi
• Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
• Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971

Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional.

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla..

Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2014 meraup 14,75% suara atau 16,3% kursi parlemen dan berada di posisi kedua di bawah PDI Perjuangan.

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie mengelar Munas IX di Nusa Dua, Bali, padai 30 November - 3 Desember 2014. Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 dengan mendapat dukungan 100 persen dari pemilik suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX tersebut.

Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Ancol, Jakarta. Setelah mengalami dinamika lebih dari setahun, dualisme tersebut kemudian berakhir dengan keluarnya SK Menkumham yang “menghidupkan” kembali kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau yang diselenggarakan pada 2009 lalu. Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.

Munaslub Partai Golkar direncanakan digelar pada April 2016 ini. Siapa yang akan terpilih sebagai Ketua Umum? Siapapun terpilih, dia akan menjadi bagian dari sejarah panjang Golkar sebagai partai politik besar di negeri ini.

Struktur DPD Partai Golkar Sulut

Ketua DPD I - Christiany Eugenia Paruntu


Wakil Ketua DPD I
- Feryando Lamaluta - Bidang Organisasi dan Keanggotaan
- Ikra Bangko - Bidang Kaderisasi
- Dolfie Angkow - Bidang pemenangan Pemilu
- Soernadi Sunanta - Bidang Pengabdian Masyarakat
- Leonard Parangan - Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM
- Marhany Pua - Bidang Pendidikan Cendiakawan
- Inggried Sondakh - Bidang pemberdayaan Perempuan
- Engelbertus Tatibi - Bidang Seni budaya
- Meiva Salindeho - Bidang Kerohanian
- Jabes Gaghana - Bidang Tani Nelayan
- Aryanti Baramuli - Bidang Pedesaan dan daerah tertinggal
- Dance Kaligis - Bidang hukum HAM
- Raski Mokodompit - Bidang Pemuda olahraga
- Benjamin Alo - Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini
- Arthur Wuwung - Bidang Keormasan
- John Kasenda- Bidang PP Manado
- James Enrico Kojongian- Bidang PP Tomohon
- Joutje Tuerah - Bidang PP Minut Bitung
- Sultan Zulkarnaen - Bidang PP Bolmong raya
- Iswadi Hasan - Bidang PP Nusa Utara
- Rolly Porong - Bidang PP Minsel dan mitra

Sekretaris DPD I - Tonny Hendrik Lasut
Wakil Sekretaris
- Danny Rompis - Bidang organisasi keanggotan
- Elly Luntungan - Bidang kaderisasi
- Ruvy Rumimpesak- Bidang pemenangan pemilu
- Calvien Castro - Bidang pengabdian Masyarakat
- Harun Mantau - Bidang wiraswasta Koperasi dan UMKM
- Revilta Mandagi - Bidang Pendidikan dan Cendikiawan
- Maria Pijoh - Bidang Pemberdayaan perempuan
- Christian Pua - Bidang seni budaya
- Sehan Mokoagow - Bidang kerohanian
- Hans Kalangi - Bidang tani nelayan
Karoles Tangkudung - Bidang pedesaan dan Daerah Tertinggal
- Dewi Kalalo - Bidang Hukum HAM
-Yahya Wangania - Bidang pemuda olahraga
- Octavian Walitukan - Bidang Media, Komunikasi dan Penggalangan opini
- Lucky mangkey - Bidang Keormasan


Bendahara DPD I - James Arthur Kojongian
Wakil Bendahara
- Adrian Tapada
- Anita Rarumangkay
- Alfrets Takarendehang
- Diana rogi
- Mery Natalie
- Tineke Sengkey
- Livya Pingkan
- Mejsy Timbuleng
- Ridwan Marlian
- Rizal Basalamah
- Serly Kaunang
- Contantin Ganggali
- Maritje Tumenkol
- Chritian Pusung
- Maya Anthoni
- Astuti Koesnan
-Jeny Kalalo

Alfian Ratu - Ketua Biro Organisasi
Denny Kojoh - Ketua Biro Kaderisasi
Michael Rumamwi - Ketua Biro Pemenangan Pemilu
Apler Bentian - Ketua Biro Pengabdian Masyarakat
Edward Rumate - Ketua Biro Koperasi, Wiraswasta dan UMKM
Moody Manopo - Ketua Biro Pendidikan dan Cendikiawan
Freiny Sumanti - Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan
Harini Sondakh - Ketua Biro Seni dan Budaya
Donald Sumeke - Ketua Biro Kerohanian
Evenson Pepas - Ketua Tani Nelayan
Salmon Jacobus - Ketua Biro Pedesaan dan Daerah Tertinggal
Piet Kanginade - Ketua Biro Hukum dan HAM
Johny Mamengko - Ketua Biro Pemuda dan Olahraga.
Hanny Sumakul - Ketua Biro komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
- Andre Patimahu - Ketua Biro Keormasan